Senin, 14 Maret 2011

Jalan Jasa - Sintang Diusulkan Jadi Jastranas

Diposting oleh Muhammad Fakhrial Zld
PONTIANAK,- Pemerintah Kalbar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan perubahan sejumlah status jalan menjadi Jalan Strategis Nasional. Usulan ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan akses jalan tersebut.
“Salah satu akses jalan yang kita usulkan menjadi jalan strategis nasional adalah akses jalan dari Sintang menuju Jasa (perbatasan dengan Malaysia),” ujar Ir Jakius Sinyor, Kepala Dinas PU Kalbar kepada Equator di Pontianak.
Jalan Sintang-Jasa saat ini masih berstatus jalan provinsi karena keterbatasan dana pembangunan jalan itu yang bisa dialokasikan dalam APBD Provinsi, maka sangat perlu sokongan pemerintah pusat melalui APBN dengan merubah status jalannya menjadi jalan strategis nasional.
Saat ini usulan perubahan status jalan itu sudah final dibahas di tingkat eksekutif provinsi. Usulan itu dimasukkan dalam usulan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah (RTRWP) Kalbar.
“Sekarang sudah dibahas dalam Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. Kita harapkan pembahasannya cepat selesai dan bisa segera diserahkan ke DPR untuk disahkan,” ujar Jakius.
Jalan Sintang-Jasa memiliki panjang sekitar 100 KM. Jalan itu menghubungkan Kota Sintang dengan tiga kecamatan, masing-masing Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu.
Daerah Desa Jasa berada di Ketungau Hulu, daerah ini berbatasan darat dengan Malaysia dan direncanakan akan dibuka border. “Usulan perubahan status jalan ini juga akan kita bicarakan dalam Rapat Regional bidang ke-PU-an wilayah II di Bali tanggal 17 Maret mendatang,” ujar Jakius.
Selain ruas jalan Sintang-Jasa, Dinas PU juga mengusulkan perubahan status jalan akses perbatasan lainnya, Jalan itu adalah jalan dari Anjungan yang menuju Bengkayang hingga ke Jagoi Babang.
Jalan ini memiliki panjang sekitar 210 KM. “Kita harapkan usulan perubahan status jalan ini bisa diterima, sehingga sokongan dana pembangunan dari pusat akan lebih besar,” harap mantan Kepala Dinas PU Landak tersebut.
Perhatian pemerintah pusat untuk pembangunan bidang ke-PU-an di Kalbar memang mengalami peningkatan. Tahun 2011 ini saja, sedikitnya ada Rp 1,4 triliun dana yang dikucurkan pemerintah pusat.
Menurut Dinas PU Kalbar, dari jumlah Rp 1,4 triliun tersebut, sekitar Rp 1 triliun diperuntukkan pembangunan bidang bina marga. Rp 1,5 miliar dialokasikan untuk bidang Sumber Daya Air (SDA), dan sisanya dialokasikan untuk bidang Cipta Karya.
“Awalnya alokasi dana dari APBN yang kita dapat sebanyak Rp 1,3 triliun. Tapi karena ada program percepatan APBN, kita mendapat tambahan Rp 100 miliar yang dialokasikan untuk peningkatan ruas Jalan Sanggau-Sekadau sebanyak Rp 50 miliar, dan peningkatan ruas Jalan Tebelian-Nanga Pinoh sebanyak Rp 50 miliar,” pungkas Jakius.
Anggota Komisi C DPRD Kalbar bidang pembangunan, HM Ali Akbar AS SH berharap usulan perubahan status jalan di Kalbar bisa diterima pemerintah pusat. “Kalau mengandalkan dana APBD, kita tidak akan mampu menanganinya. Makanya sangat perlu bantuan pusat,” kata Ali Akbar.
Pemerintah provinsi, tegas dia, jangan malu mengakui tidak mampu menangani ruas jalan di daerah ini. Jangan ada perasaan segan untuk mengusulkan perubahan status jalan yang kira-kira tidak mampu tertangani.
“Ini demi kepentingan seluruh rakyat Kalbar. Jadi jangan ada rasa malu untuk mengakui kalau kita butuh bantuan pusat,” pungkas Bang Ali, sapaan akrab Ali Akbar.(IHS)


Sumber : RTMC POLDA KALBAR

0 komentar :

Posting Komentar